Kurikulum KKNI alias Kurikulum Pendidikan Tinggi : Perubahan Definisi Kurikulum dari UU Pendidikan Tinggi ke Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Sejak sering mendengar istilah "Kurikulum KKNI" saya jadi bertanya-tanya (dan juga ditanya-tanya) apa sih yang sebenarnya "Kurikulum KKNI" itu. Apa bedanya antara "Kurikulum KKNI" dengan berbagai macam kurikulum yang berlaku sebelumnya. Atau bahkan lebih jauh lagi apa sih beda kurikulum saat ini dengan kurikulum 20 – 25 tahun yang lalu saat saya kuliah dulu. Jangan-jangan hanya mengikuti jargon yang sering kita dengar "ganti menteri ganti kurikulum". Setelah menengok berbagai sumber, utamanya aturan-aturan, dari sisi penamaan ternyata belum ditemui peraturan yang memberi sebutan "Kurikulum KKNI", yang ada di panduan dari Belmawa Kemenristekdikti sebutannya adalah "Kurikulum Pendidikan Tinggi" (Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016).

Dari berbagai referensi yang saya baca akhirnya saya menemukan pencerahan setelah membaca tulisan dari Bapak Nusa Putra di blognya yang berjudul "Permenristekdikti 44/2015: KKNI Dan Peningkatan Mutu Program Studi" (Nusa Putra, 2016). Dalam tulisan tersebut beliau membandingkan antara definisi kurikulum yang tercantum pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Dikti) (Republik Indonesia, 2012) dengan yang tercantum pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut SN-Dikti)(Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2015). Tulisan tersebut memberikan kesadaran bagi saya bahwa antara definisi kurikulum menurut UU Dikti dengan definisi kurikulum menurut SN-Dikti (atau yang lebih populer dikenal dengan "Kurikulum KKNI") terdapat perbedaan yang besar dan mendasar. Tulisan ini dimaksudkan untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Nusa Putra melalui tulisannya, menggunakan metode yang sama, yaitu membandingkan, serta ditambahkan visualisasi dan beberapa hal yang diharapkan lebih memperjelas perbedaan antara kedua definisi, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperjelas tentang apa itu "Kurikulum KKNI" alias "Kurikulum Pendidikan Tinggi".

Kita awali dengan definisi kurikulum yang terdapat pada UU Dikti Pasal 35 ayat 1 (Republik Indonesia, 2012).

"Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi."

Berikutnya adalah definisi kurikulum pada peraturan SN-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi pada Pasal 1 ayat 6 (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2015).

"Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi."

Untuk memudahkan pembahasan dilakukan per bagian. Gambar di bawah mengkontraskan perbedaan antara rumusan UU Dikti (sebelah kiri) dengan SN-Dikti (sebelah kanan).

Bagian pertama kedua kalimat definisi kurikulum diawali dengan frase kata yang sama, yaitu "seperangkat rencana dan pengaturan", dan hanya pada bagian ini sajalah kedua definisi tersebut menggunakan frase kata yang sama, setelah bagian ini kedua definisi menggunakan istilah yang berbeda-beda.

Pada bagian kedua terdapat perubahan dari "tujuan" pada UU No. 12/2012 menjadi "capaian pembelajaran lulusan" pada Permenristekdikti No. 44/2015. Bagian ini sebenarnya merujuk pada sesuatu hal yang ingin dituju dari adanya "seperangkat rencana dan pengaturan" yang terdapat dalam suatu kurikulum, hanya saja pada UU No. 12/2012 tidak disebutkan secara spesifik apa yang akan dituju, sedangkan pada Permenristekdikti No. 44/2015 lebih gamblang menyebutkan bahwa yang akan dituju adalah sesuatu terkait "capaian pembelajaran lulusan".

Penjelasan tentang capaian pembelajaran lulusan dirangkumkan dari pasal 5 Permenristekdikti No. 44/2015 sebagai berikut (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2015). Capaian pembelajaran lulusan adalah pernyataan yang merumuskan standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (Pasal 5 ayat 1). Capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam perumusan ketujuh standar lainnya dalam standar pendidikan (Pasal 5 ayat 2). Dari penjelasan tentang capaian pembelajaran lulusan tentunya dapat diperkirakan bahwa dengan adanya kurikulum diharapkan bahwa capaian pembelajaran lulusan terpenuhi, yaitu setiap lulusan dapat memiliki kualifikasi kemampuan yang memenuhi setidaknya kriteria minimal pada suatu jenjang pendidikan. Ketentuan lainnya rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI (pasal 5 ayat 3). Acuan dan kesetaraan terhadap KKNI inilah yang mungkin membuat kurikulum yang berbasis capaian pembelajaran lulusan seperti yang tertera pada Permenristekdikti No. 44/2015 ini lebih kita kenal sebagai "Kurikulum KKNI" atau lebih lengkapnya "Kurikulum Berorientasi KKNI".

Dalam bahasa Inggris "capaian pembelajaran" merupakan terjemahan dari "learning outcome". Saat dicek di KBBI Daring (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) kata "capaian" adalah kata benda yang memilik makna "hasil mencapai", sedangkan jika ditelisik lebih jauh kata "capai" sendiri berarti raih atau sampai. Dari makna kata-kata tersebut dapat ditangkap bahwa capaian dapat dimaknakan "hasil meraih", sesuatu yang berkonotasi aktif karena meraih memerlukan upaya dari sang subyek. Lebih lanjut kata "capaian" dirangkaikan dengan "pembelajaran" (learning) bukan "belajar" (studying), yang lebih menguatkan lagi kata "capaian pembelajaran" yang memiliki konotasi aktif serta dimaksudkan sebagai tujuan dari suatu proses pembelajaran.

Bagian ketiga dari kedua definisi terdapat perubahan dari "isi dan bahan ajar" pada UU No. 12/2012 menjadi menjadi "bahan kajian" pada Permenristekdikti No. 44/2015. Bagian ini mestinya merujuk pada materi apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.

"Bahan ajar" adalah materi yang digunakan dosen untuk mengajar yang tentunya diharapkan diterima mahasiswa dalam proses pembelajaran. Istilah "bahan ajar" mengesankan proses yang terjadi adalah proses transfer atau serah terima antara dosen yang mengajar dan mahasiswa yang belajar.

Istilah "bahan kajian" dapat dimaknakan dari dua sisi. Di sisi dosen "bahan kajian" adalah bahan yang merupakan hasil pengkajian, memerlukan suatu proses untuk memilih dan menyusunnya, untuk membantu mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran. Hal ini berbeda dengan "bahan ajar" yang terkesan merupakan sesuatu yang telah lengkap dan siap digunakan, misalnya diambil dari materi yang terdapat pada suatu buku teks. Di sisi mahasiswa "bahan kajian" adalah bahan yang perlu dikaji, bahkan jika diperlukan sampai dikritisi, oleh mahasiswa untuk dapat mengembangkan capaian pembelajaran yang dituju. Hal ini berbeda dengan "bahan ajar" yang terkesan hanya diterima begitu saja, tanpa perlu proses pengolahan terlebih dahulu. Nusa Putra (2016) mengibaratkan jika "bahan ajar" adalah masakan yang siap disantap, sedangkan "bahan kajian" lebih dekat diibaratkan dengan bahan makanan beserta bumbu-bumbunya yang perlu proses pengolahan sebelum dapat disantap. Sehingga masih sama seperti istilah "capaian pembelajaran", istilah "bahan kajian" juga memiliki konotasi aktif baik di sisi dosen maupun mahasiswa untuk dapat memanfaatkannya.

Bagian keempat dari kedua definisi terdapat perubahan dari "cara" pada UU No. 12/2012 menjadi menjadi "proses" pada Permenristekdikti No. 44/2015. Sebenarnya kedua kata ini memiliki makna yang hampir mirip. Menurut KBBI Daring (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) "cara" bermakna "jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu", sedangkan "proses" adalah "runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu" atau "rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk". Menurut saya yang membedakan di antara keduanya adalah istilah "cara" digunakan dalam melakukan sesuatu yang lebih tertentu dari awal hingga akhir dibandingkan dengan "proses" yang mungkin saja di tengahnya terdapat perubahan ataupun dapat berupa iterasi. Ada kesan fleksibilitas dalam istilah "proses" yang lebih ditekankan pada "perubahan" dan "menghasilkan produk" dibandingkan dengan "cara" yang lebih ditekankan pada "jalan (aturan/sistem)". Dengan menggunakan istilah "proses", pembelajaran tentunya dapat dilakukan melalui berbagai variasi pendekatan, strategi, metode, dan teknik selama mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

Bagian kelima istilah "penilaian" pada Permenristekdikti No. 44/2015 tidak memiliki padanan di UU No. 12/2012. Bagian ini menjadi menarik karena selama ini proses penilaian lebih mengarah pada proses pemberian nilai dalam bentuk angka atau huruf sebagai representasi hasil belajar mahasiswa. Jika dikaitkan dengan standar maka penilaian semestinya juga memiliki fungsi untuk mengetahui apakah seorang lulusan telah memenuhi "standar" (dalam hal ini standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran) atau belum. Hal ini berarti bahwa proses penilaian juga merupakan proses pengukuran pemenuhan capaian pembelajaran dari seorang lulusan bukan hanya penilaian sebagai output mata kuliah. Hal ini mengindikasikan bahwa proses penilaian tidak hanya dilakan pada level mata kuliah, namun juga pada level capaian pembelajaran.

Dalam hubungannya dengan bagian keempat yaitu "proses", maka penilaian semestinya bukan hanya dilakukan di akhir suatu tahapan pembelajaran untuk mengukur hasil pembelajaran mahasiswa, namun juga dilakukan di tengah proses pembelajaran untuk mengukur proses pembelajaran yang dilakukan dalam rangka pemberian umpan balik bagi mahasiswa. Lebih luas lagi bahwa proses penilaian (asesmen) dapat pula digunakan sebagai strategi pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan bahwa penilaian, terutama dalam konteks bagaimana cara mengukur pemenuhan capaian pembelajaran, perlu dirancang dalam suatu kurikulum.

Bagian keenam dari kedua definisi terdapat perubahan dari "sebagai pedoman kegiatan" pada UU No. 12/2012 menjadi menjadi "sebagai pedoman penyelenggaraan program studi" pada Permenristekdikti No. 44/2015. Bagian ini menunjukkan penggunaan dari kurikulum mengalami perluasan, dari yang digunakan sebagai panduan hanya dalam kegiatan pembelajaran menjadi pedoman penyelenggaraan prodi yang berarti mencakup aktivitas lain seperti penelitian dan pengabdian masyarakat serta aspek lain seperti tata kelola prodi. Perluasan cakupan aktivitas adalah hal yang diperlukan karena aktivitas seperti penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dimanfaatkan prodi dalam proses pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Contohnya penelitian sebagai metode pembelajaran, seperti research based learning, ataupun pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam pengembangan capaian pembelajaran lulusan terkait berpikir analitis dan kritis serta manajemen proyek. Contoh lain adalah Kuliah Kerja Nyata yang dititikberatkan pada aktivitas pengabdian masyarakat untuk mengembangkan capaian pembelajaran lulusan terkait kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Permenristekdikti No. 44 pasal 14 ayat 6 – 9 dengan eksplisit menyebutkan untuk beberapa jenjang pendidikan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian masyarakat adalah diwajibkan (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2015).

Dari aspek tata kelola prodi contohnya adalah adalah bahwa kurikulum juga dapat menentukan sistem pengelolaan pembelajaran yang digunakan prodi. Meskipun sebagian besar prodi menggunakan sistem semester namun prodi diberi kesempatan untuk memilih dan menggunakan sistem yang dipandang dapat lebih mendukung pemenuhan capaian pembelajaran, semisal sistem blok. Dari sisi kebutuhan dosen, capaian pembelajaran lulusan prodi tentunya juga mempengaruhi jumlah dan spesifikasi dosen yang diperlukan prodi. Misalnya jika capaian pembelajaran dianggap dapat lebih mudah terpenuhi dengan aktivitas tutorial/mentoring di luar kuliah maka tentunya jumlah pengajar yang diperlukan lebih banyak. Kurikulum juga tentunya mempengaruhi sarana dan prasarana yang diperlukan. Untuk capaian pembelajaran yang bersifat ketrampilan tentunya diperlukan sarana berupa alat laboratorium dan prasarana ruang laboratorium yang memadai.

Dari keenam bagian uraian di atas, maka secara singkat dapat disebutkan bahwa sebenarnya "Kurikulum KKNI" adalah Kurikulum yang sesuai dengan SN-Dikti. Perubahan paling mendasar adalah "Kurikulum KKNI" berpusat pada capaian pembelajaran, yang artinya bahwa dalam penyusunan kurikulum capaian pembelajaran lulusanlah yang menjadi fokus dan awal dari proses penyusunan kurikulum. Untuk itulah pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti tertera bahwa penyusunan perumusan capaian pembelajaran lulusan menjadi dasar proses penyusunan kurikulum, dengan didahului oleh proses evaluasi diri dan penetapan profil lulusan(Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016). Setelah capaian pembelajaran dirumuskan kemudian dikembangkan bahan kajian yang dapat menunjang pemenuhan capaian pembelajaran, baru kemudian penataan susunan mata kuliah dan penentuan sks yang didasarkan pada bobot capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah. Hal ini tentu berbeda dengan yang umum dilakukan selama ini saat penyusunan kurikulum, yaitu diawali dengan "menata" mata kuliah dan besaran sks ditentukan oleh seberapa banyak materi yang terdapat pada masing-masing mata kuliah.

Jadi sebenarnya "Kurikulum KKNI" adalah kurikulum yang (nampaknya) menggunakan pendekatan luaran (outcome based approach). Untuk itu dalam pelaksanaannya juga digunakan pendekatan luaran ini dalam proses desain instruksional di masing-masing mata kuliah, bahwa perencanaan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. Baru setelah itu dikaji bahan apa yang dapat menunjang pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut (makanya dinamakan bahan kajian = bahan yang perlu dikaji terlebih dahulu). Hal yang sekali lagi berbeda dengan yang umumnya selama ini dilakukan bahwa perencanaan mata kuliah didasarkan pada materi berupa bahan ajar yang biasanya diadopsi dari suatu referensi semisal buku teks.

Dan terakhir bahwa karena pengertian capaian pembelajaran adalah kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan, berarti secara tersirat bahwa seorang mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus dari suatu program studi perlu "dipastikan" memiliki kemampuan lebih dari kemampuan minimal yang dipersyaratkan. Untuk itulah diperlukan penilaian yang mencakup pengukuran capaian pembelajaran lulusan, bukan hanya penilaian mata kuliah seperti yang selama ini dilaksanakan.

Kok nampaknya ribet ya penyusunan "Kurikulum KKNI" itu apalagi nantinya saat diterapkan. Perlu diingat bahwa perubahan apalagi ke arah kebaikan pasti memerlukan pengorbanan. Untuk itu yang dapat dilakukan adalah belajar terus untuk mengembangkan kurikulum dan mata kuliah berbasis capaian pembelajaran serta mencoba menerapkannya. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk perbaikan pada proses berikutnya. Dengan begitu maka lama-kelamaan kita semua dapat terbiasa dengan pola baru ini dan tentunya mengeksplorasinya untuk perbaikan mutu pembelajaran yang kita laksanakan.

 

Penulis : Agung Nugroho Adi - Prodi Teknik Mesin UII Yogyakarta

 

Referensi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diambil 11 Juni 2017, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementrian RIset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2015). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Nusa Putra. (2016). Permenristekdikti 44/2015: KKNI Dan Peningkatan Mutu Program Studi. Diambil 4 Juni 2017, dari http://paknusa.blogspot.co.id/2016/02/permenristekdikti-442015-kkni-dan.html

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Leave a Reply

*

It sounds like SK2 has recently been updated on this blog. But not fully configured. You MUST visit Spam Karma's admin page at least once before letting it filter your comments (chaos may ensue otherwise).